Kronologi Anak Bupati di Riau Positif Ganja, BNN Sebut Terpapar Asap di Toilet THM

PEKANBARU — Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret FA, anak seorang bupati di Riau, menjadi sorotan publik usai hasil tes urine menunjukkan positif ganja. Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru menyebut FA diduga tidak mengonsumsi ganja secara langsung.

Kepala BNN Kota Pekanbaru, Kombes Pol Wawan, menjelaskan hasil pemeriksaan mengungkap FA diduga hanya terpapar asap ganja saat berada di toilet sebuah tempat hiburan malam (THM).

Menurut Wawan, dua orang tersangka lain yang diamankan dalam operasi tersebut mengaku mengisap ganja di dalam toilet sebelum FA masuk ke ruangan yang sama.
“AF positif etomidate dan ganja. Tetapi untuk ganja, berdasarkan keterangan dua tersangka lainnya, dia tidak menggunakan secara langsung,” ujar Wawan dalam video yang beredar di media sosial, Rabu (27/5/2026).

Ia mengatakan, pihaknya sempat mempertanyakan hasil tes urine yang menunjukkan FA positif ganja meski yang bersangkutan membantah mengonsumsi narkotika tersebut.

Wawan menjelaskan, dari hasil pendalaman diketahui dua tersangka lain sedang menggunakan ganja di dalam toilet saat FA masuk ke lokasi tersebut.

“Saya tanya, kok bisa positif ganja padahal tidak memakai? Ternyata dua tersangka lain mengisap ganja di dalam toilet, lalu AF masuk ke ruangan itu,” katanya.

BNN Kota Pekanbaru kemudian berkoordinasi dengan pihak medis terkait kemungkinan seseorang dinyatakan positif ganja akibat menghirup asap dari lingkungan sekitar.

“Hasil penjelasan dokter, kemungkinan itu bisa terjadi karena paparan asap,” ucap Wawan.

Meski demikian, BNN menegaskan proses pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diamankan dalam operasi tersebut masih terus berlangsung untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika.

Pimpinan Ponpes di Pekalongan Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Kekerasan Seksual terhadap Santriwati

PEKALONGAN, JAWA TENGAH – Jajaran Satreskrim Polres Pekalongan Kota mengamankan seorang pimpinan pondok pesantren di wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati. Penindakan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari para korban dan melakukan serangkaian penyelidikan intensif.

Kapolres Pekalongan Kota, Riki Yariandi, mengatakan terduga pelaku diamankan pada Rabu (27/5/2026) dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Pekalongan Kota.

Menurutnya, pria tersebut diketahui merupakan salah satu pendiri pondok pesantren yang berada di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Aparat kepolisian bergerak setelah adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami beberapa santriwati dalam kurun waktu tertentu.
“Petugas telah melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar Riki kepada wartawan di Satreskrim Polres Pekalongan Kota.

Polisi mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sedikitnya enam orang korban yang telah memberikan laporan dan keterangan kepada penyidik. Para korban disebut berasal dari sejumlah daerah di jalur Pantura, mulai dari Pekalongan, Batang, Pemalang hingga Semarang.

Dalam proses penyelidikan, aparat juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan santri dan pihak-pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Polisi masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus itu.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut tidak berjalan mudah. Sebab, sebagian korban sempat merasa takut untuk melapor. Polisi menduga adanya tekanan maupun intimidasi yang membuat para korban memilih diam dalam waktu cukup lama.

Untuk mengungkap kasus itu, penyidik kemudian melakukan pendekatan secara persuasif kepada keluarga korban dan sejumlah pihak terkait. Upaya tersebut akhirnya membuat para korban mulai berani memberikan kesaksian kepada penyidik.

“Awalnya korban tidak berani berbicara. Setelah dilakukan pendampingan dan pendekatan, mereka akhirnya bersedia memberikan keterangan,” katanya.

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan itu kini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut perlindungan terhadap anak dan perempuan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Aparat kepolisian memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap identitas korban.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, polisi juga berkoordinasi dengan pihak terkait guna memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu pemulihan mental para korban yang diduga mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Sementara itu, pihak kepolisian belum membeberkan secara rinci kronologi dugaan tindak pidana maupun pasal yang akan diterapkan kepada terduga pelaku. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil pemeriksaan saksi dan pendalaman terhadap lokasi kejadian.

Polres Pekalongan Kota juga membuka kemungkinan adanya laporan tambahan dari korban lain. Masyarakat yang mengetahui informasi terkait perkara tersebut diminta kooperatif dan segera melapor kepada aparat penegak hukum.

Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan di lingkungan pendidikan, termasuk lembaga berbasis keagamaan, agar tercipta ruang belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.

Polisi menegaskan akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan korban, terutama anak di bawah umur.

Bobby Nasution Minta PLN Evaluasi Total Usai Blackout Massal di Sumatera

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta PT PLN melakukan evaluasi menyeluruh menyusul terjadinya pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Pulau Sumatera pada Jumat (22/5/2026) lalu.

Permintaan itu disampaikan Bobby saat menerima General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut, Mundakhir Salman, di ruang kerjanya, Selasa (26/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas gangguan sistem kelistrikan yang disebut dipicu putusnya jaringan transmisi listrik bertegangan ekstra tinggi di wilayah Jambi.

Dalam pertemuan itu, Bobby menegaskan pemadaman dengan durasi panjang telah menimbulkan berbagai dampak di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena aktivitas pemerintahan hingga layanan publik kini semakin bergantung pada pasokan listrik.

“Kemarin kita sudah meminta seluruh jajaran pemerintahan melakukan antisipasi menggunakan genset. Namun karena gangguan terjadi secara tiba-tiba, tidak semua bisa ter-cover,” ujar Bobby.

Ia menilai peristiwa blackout yang berulang hampir setiap tahun di wilayah Sumatera tidak boleh terus terjadi. Pemerintah daerah, kata dia, saat ini juga tengah mendorong penggunaan energi listrik di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga transportasi umum.

“Hari ini banyak layanan sudah berbasis listrik, mulai dari kompor, kendaraan hingga transportasi umum. Karena itu jangan sampai blackout berkepanjangan kembali terulang,” katanya.

Selain meminta evaluasi sistem, Bobby juga menyoroti pentingnya penguatan pasokan cadangan listrik, terutama pada fasilitas vital seperti rumah sakit dan pusat layanan kesehatan yang membutuhkan suplai listrik stabil selama 24 jam.

Sementara itu, General Manager PLN UID Sumut Mundakhir Salman menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi. Ia menjelaskan gangguan sistem di wilayah Jambi berdampak pada jaringan kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

PLN, lanjutnya, akan memperkuat kesiapan sistem kelistrikan guna mencegah gangguan serupa terulang, termasuk dalam mendukung sejumlah agenda berskala besar di Sumatera Utara seperti pelaksanaan Piala AFF U-19.

China Lontarkan Peringatan Keras Atas Serangan AS ke Iran

BEIJING, CHINA – Pemerintah China melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kembali terjadi serangan militer terhadap Iran di tengah upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung. Beijing mendesak kedua pihak untuk mematuhi komitmen perdamaian dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (26/5/2026), menegaskan bahwa China berharap Amerika Serikat dan Iran dapat menyelesaikan persoalan melalui jalur damai.

Menurut Mao Ning, peluang perdamaian disebut tinggal selangkah lagi sehingga seluruh pihak diminta menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

Pernyataan itu muncul setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah Iran selatan pada Senin (25/5/2026). United States Central Command atau CENTCOM mengonfirmasi operasi tersebut menyasar lokasi peluncuran rudal serta kapal-kapal yang diduga tengah mencoba memasang ranjau di perairan strategis.

Pihak AS menyebut operasi itu sebagai langkah pembelaan diri untuk melindungi personel dan aset militernya dari ancaman serangan musuh. Hingga kini, Pentagon belum merilis dokumentasi visual resmi terkait operasi tersebut.

Sementara itu, media Timur Tengah seperti Al Jazeera melaporkan adanya ledakan keras di sekitar Pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan. Sejumlah laporan menyebut empat pelaut Iran tewas dalam insiden tersebut, meski belum ada konfirmasi resmi dari militer Iran.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai dengan Iran masih terbuka. Ia menilai jalur diplomasi tetap menjadi opsi utama untuk meredakan konflik yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Mojtaba Khamenei Sebut Israel Sebagai Tumor Berbahaya

TEHERAN, IRAN – Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, melontarkan pernyataan keras terhadap Israel dengan menyebut rezim tersebut tengah berada di ambang kehancuran. Pernyataan itu disampaikan melalui pesan tertulis yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Selasa, 26 Mei 2026.

Dalam pesannya, Mojtaba Khamenei menggambarkan Israel sebagai “tumor kanker berbahaya” yang menurutnya tidak akan bertahan lama di kawasan Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa Israel beserta sekutunya saat ini sedang mengalami kemunduran dari sisi moral, ekonomi, politik, hingga militer.

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan agar Iran dan negara-negara Muslim lainnya bergabung dalam Perjanjian Abraham atau Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Mojtaba Khamenei. Ia menilai normalisasi hubungan dengan Israel bukan solusi bagi kawasan, melainkan bentuk dukungan terhadap rezim yang menurut Iran terus melakukan agresi terhadap rakyat Palestina.

Ketegangan antara Iran dan Israel belakangan kembali meningkat di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, termasuk konflik berkepanjangan di Gaza serta meningkatnya tekanan diplomatik dari negara-negara Barat terhadap Teheran.

Polres Langkat Bongkar Sarang Narkoba dan Gagalkan Transaksi 665 Gram Sabu di Tanjung Pura

LANGKAT, SUMATERA UTARA – Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat melakukan penggerebekan terhadap lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika di kawasan Titi CP Amal Lingkungan IX, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten

Langkat, Sumatera Utara.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti narkotika serta merobohkan dan membakar sebuah gubuk yang diduga kerap digunakan sebagai tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Selain penggerebekan lokasi, Polres Langkat juga menggagalkan dugaan transaksi narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat bruto 665 gram dan mengamankan seorang pria berinisial MFY (24), warga Kabupaten Aceh Timur.

Kasus itu terungkap pada Selasa malam, 19 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Dusun I Melati, Desa Paya Perupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Menurut polisi, pelaku diduga melakukan transaksi di pinggir jalan, tepat di depan rumah warga yang dalam keadaan kosong karena ditinggal mudik.

Kasat Resnarkoba Polres Langkat, AKP Amrizal Hasibuan, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika.

“Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan penggeledahan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 665 gram yang disimpan di dalam tas tangan hitam milik pelaku,” ujar Amrizal.

Polisi saat ini masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain yang berkaitan dengan peredaran sabu tersebut.

Polres Langkat juga mengimbau masyarakat agar tetap aktif menjaga lingkungan dari peredaran narkotika serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan melalui layanan Call Center 110 yang dapat diakses secara gratis.

Video Viral Klaim Napi Bebas Gunakan Ponsel dan Narkoba di Lapas, Kalapas Bengkulu Bantah Keras

BENGKULU – Sebuah video yang menampilkan pria mengaku sebagai narapidana viral di media sosial setelah menyebut adanya praktik penggunaan telepon genggam ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan dengan biaya tertentu setiap bulan.

Dalam video itu, pria tersebut juga menyinggung dugaan peredaran narkotika di sejumlah lapas, termasuk di Sumatera Utara.

Dalam rekaman yang beredar sejak awal pekan ini, pria tersebut mengaku menjalani hukuman kasus penggelapan dan menyebut dirinya dapat bebas menggunakan ponsel dari dalam penjara dengan membayar sejumlah uang setiap bulan.

Ia juga mengklaim kondisi serupa terjadi di sejumlah lapas lain. Pernyataan tersebut memicu perhatian publik karena turut menyinggung dugaan maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Video itu memperlihatkan pria tersebut sedang berada di sebuah ruangan berdinding papan sambil berbicara langsung ke kamera. Namun hingga kini, belum ada kepastian terkait lokasi pasti perekaman maupun identitas asli pria dalam video tersebut.

Menanggapi viralnya video itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu, Budhi Julianto, membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepada institusinya.

Budhi menegaskan kondisi ruangan yang tampak dalam video tidak sesuai dengan fasilitas di dalam Lapas Bengkulu. Ia memastikan tidak terdapat kamar hunian berdinding papan seperti yang ditampilkan dalam rekaman viral tersebut.

Pihak lapas, kata dia, secara rutin melakukan pengawasan dan razia untuk mencegah pelanggaran, termasuk penggunaan telepon genggam ilegal oleh warga binaan.

Menurutnya, pengamanan dan ketertiban di lingkungan lapas tetap menjadi prioritas utama jajaran pemasyarakatan.

Selain itu, pihaknya mengaku belum menemukan data maupun identitas warga binaan yang cocok dengan pria dalam video tersebut, baik dari nama maupun wajah yang ditampilkan.

Budhi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di media sosial.
Ia meminta publik melaporkan kepada pihak berwenang apabila memiliki informasi valid terkait dugaan pelanggaran maupun gangguan keamanan di dalam lapas.

Tunaikan Tugas Negara, Presiden Prabowo Shalat Idul Adha Bersama Diaspora di Paris

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Paris, Perancis, pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat. Meski tengah berada jauh di luar negeri untuk menunaikan misi diplomatik, Kepala Negara dipastikan tetap memantau secara intensif situasi dan pelaksanaan ibadah hari raya di tanah air.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, usai melaksanakan shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Menag menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan Presiden tetap berjalan beriringan melalui saluran komunikasi resmi kebinetan.

“Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita di Istiqlal, buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Seskab (Sekretaris Kabinet) dan sebagainya di situ,” ujar Nasaruddin kepada media di Kompleks Masjid Istiqlal, Rabu (27/5/2026).

Menag menambahkan, keberadaan Presiden di benua Eropa tersebut murni untuk kepentingan bangsa dan negara. Berdasarkan laporan berkala yang diterima kementerian, seluruh fasilitas pendukung ibadah untuk Presiden dan rombongan di Paris juga telah dipersiapkan dengan matang oleh pihak kedutaan.

“Jadi, Bapak Presiden kan menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, di Paris, ya. Kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya,” kata Menag menambahkan.

Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo telah mendarat di Bandara Orly, Paris, sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat. Sebelum mengawali rangkaian agenda bilateral yang padat, Presiden dijadwalkan membaur bersama warga negara Indonesia (WNI) untuk melaksanakan ibadah shalat Idul Adha berjamaah di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk kedekatan emosional Kepala Negara dengan para diaspora yang tinggal di luar negeri, sekaligus memanfaatkan momentum keagamaan untuk mempererat silaturahmi kebangsaan.

Kunjungan kerja kali ini mengusung misi utama, yaitu penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis. Hubungan bilateral kedua negara tercatat terus mengalami peningkatan yang signifikan, yang didorong oleh intensitas komunikasi serta kedekatan personal yang erat antara Presiden Prabowo dan Presiden Perancis. Sektor kerja sama strategis yang dibahas diproyeksikan mencakup berbagai bidang krusial bagi kepentingan nasional kedua belah pihak.

Sebagai catatan, lawatan diplomatik ini merupakan kunjungan resmi keempat yang dilakukan Prabowo ke Perancis dalam setahun terakhir. Sebelumnya, ia tercatat telah melakukan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan jajaran pemerintahan Perancis, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2025, 23 Januari 2026, dan 14 April 2026.

Konsistensi kunjungan ini memperlihatkan posisi tawar Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah geopolitik Eropa, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun jaringan kemitraan global yang solid demi kemajuan ekonomi dan pertahanan nasional.

Polemik Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp100 Miliar, Gerindra Tegaskan Sah Sesuai Aturan APBN

JAKARTA – Pembagian 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah memicu diskusi publik terkait sumber pendanaannya. Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra angkat bicara meluruskan opini yang berkembang. Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pengadaan dan penyaluran bantuan sapi kurban tersebut sah secara hukum karena menggunakan pos anggaran resmi negara, bukan dana pribadi yang diklaim sepihak.

Menurut Bahtra, alokasi dana untuk hewan kurban tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres). Ia menekankan bahwa mekanisme ini merupakan program kelolaan negara yang legal dan transparan. Dengan demikian, tidak ada regulasi keuangan maupun aturan hukum yang dilanggar dalam proses realisasi bantuan tersebut kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” ujar Bahtra dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, legislator yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa payung hukum program bantuan sosial keagamaan ini tertuang dalam Undang-Undang APBN 2026. Bahtra mengingatkan publik agar melihat persoalan ini secara objektif. Menurutnya, program Banmaspres yang menyasar momentum hari besar keagamaan seperti Idul Adha bukanlah fenomena baru yang sengaja diciptakan pada masa pemerintahan saat ini.

Mekanisme serupa, lanjut Bahtra, sudah berjalan konsisten sejak era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pada periode sebelumnya, Sekretariat Presiden selalu memfasilitasi penyaluran sapi kurban ke berbagai daerah menggunakan instrumen keuangan negara yang sama.

Selain hewan kurban, Bahtra membeberkan bahwa cakupan Banmaspres sejak lama sangat luas, meliputi bantuan kebutuhan pokok (sembako), renovasi rumah layak huni, penanggulangan korban bencana alam, sektor pendidikan, jaminan kesehatan, pembangunan rumah ibadah, hingga santunan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, ia menyayangkan adanya upaya dari pihak tertentu yang sengaja membangun narasi negatif demi kepentingan politik.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir di tengah rakyat, termasuk mendukung syiar dan perputaran ekonomi di hari raya. Melalui program ini, pemerintah memastikan esensi kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan,” kata Bahtra menambahkan.

Di sisi lain, kebijakan ini diklaim membawa dampak positif bagi penguatan sektor peternakan nasional. Proses pengadaan komoditas hewan kurban skala besar ini dinilai langsung menggerakkan roda ekonomi para peternak lokal di berbagai daerah serta memicu perputaran ekonomi daerah secara simultan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengungkapkan secara terperinci mengenai total pagu anggaran tersebut. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (26/5), Juri memaparkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp100 miliar untuk membiayai pengadaan total 1.098 ekor sapi kurban tersebut.

Juri mengonfirmasi bahwa variasi harga per ekor sangat bergantung pada bobot hidup sapi serta dinamika harga pasar lokal di wilayah penyerahan. Secara teknis, dari keseluruhan stok yang tersedia, sebanyak 598 ekor sapi didistribusikan langsung ke jajaran pemerintah daerah. Sementara itu, 500 ekor sisanya disalurkan kepada berbagai lembaga pendidikan keagamaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

Guna memastikan akuntabilitas, pengelolaan program ini melibatkan koordinasi lintas sektoral yang ketat. Kementerian Sekretariat Negara, melalui Sekretariat Presiden, bersinergi langsung dengan Kementerian Pertanian beserta dinas-dinas daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lapangan. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh sapi yang disalurkan memenuhi standar kelayakan konsumsi serta bebas dari penyakit hewan menular.