Kurs Dollar AS Tembus Rp. 17.800, Sektor Riil Mulai Tertekan
JAKARTA — Pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus kisaran Rp17.800 per dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan nyata terhadap aktivitas sektor riil nasional. Kondisi tersebut memicu kenaikan biaya produksi di berbagai industri yang masih bergantung pada impor bahan baku, mesin, maupun energi dari luar negeri.
Tekanan kurs yang berkepanjangan dinilai berpotensi menghambat ekspansi usaha, mempersempit margin keuntungan perusahaan, hingga menekan daya beli masyarakat akibat meningkatnya inflasi impor.
Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin, mengatakan sektor usaha dengan tingkat ketergantungan impor tinggi menjadi pihak yang paling terdampak dari depresiasi Rupiah saat ini.
Menurutnya, kenaikan nilai dolar AS membuat biaya pembelian bahan baku dan barang modal meningkat tajam dalam denominasi Rupiah. Akibatnya, perusahaan harus menghadapi lonjakan biaya operasional di tengah kondisi pasar yang belum sepenuhnya stabil.
“Pelemahan Rupiah berkepanjangan paling dirasakan sektor riil yang masih bergantung pada impor karena biaya produksi naik, margin keuntungan tertekan, dan inflasi impor meningkat,” ujar Nanang, Kamis, (28/05/2026).
Ia menjelaskan, dampak tekanan kurs tidak hanya dirasakan industri manufaktur, tetapi juga sektor otomotif, elektronik, konstruksi, hingga industri pangan yang masih menggunakan komponen dan bahan baku impor dalam jumlah besar.
Selain biaya produksi yang meningkat, perusahaan dengan kewajiban utang dalam mata uang asing juga menghadapi tambahan beban pembayaran cicilan. Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu arus kas perusahaan, terutama bagi pelaku usaha yang pendapatannya masih didominasi transaksi dalam Rupiah.
Nanang menilai banyak perusahaan berada dalam posisi sulit karena tidak mudah menaikkan harga jual produk secepat kenaikan biaya produksi. Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, konsumsi masyarakat berpotensi melemah akibat turunnya daya beli.
Kondisi tersebut membuat sejumlah perusahaan memilih langkah hati-hati dengan menunda ekspansi bisnis maupun investasi baru sampai kondisi nilai tukar lebih stabil.
Di sisi lain, tekanan terhadap Rupiah disebut lebih dipengaruhi faktor global dibanding faktor domestik musiman. Penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional menjadi faktor utama yang mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Tekanan terhadap Rupiah saat ini lebih banyak berasal dari sentimen global dan arah kebijakan moneter internasional. Momentum libur panjang hanya menambah volatilitas jangka pendek akibat menurunnya likuiditas pasar,” katanya.
Meski demikian, pelemahan Rupiah tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi seluruh sektor usaha. Perusahaan berbasis ekspor justru dinilai masih memiliki peluang memperoleh keuntungan dari kenaikan nilai tukar dolar AS.
Eksportir komoditas, sektor perkebunan, agroindustri, hingga manufaktur berorientasi ekspor dapat menikmati peningkatan pendapatan ketika devisa hasil ekspor dikonversi ke Rupiah. Namun, keuntungan tersebut tetap harus diimbangi dengan pengelolaan biaya impor yang masih dibutuhkan dalam proses produksi.
Untuk menghadapi tekanan kurs yang terus berlanjut, sejumlah perusahaan mulai melakukan berbagai langkah penyesuaian. Strategi yang umum dilakukan antara lain efisiensi operasional, penyesuaian harga secara selektif, penggunaan skema lindung nilai atau hedging, hingga mencari alternatif bahan baku lokal guna mengurangi ketergantungan impor.
Pelaku usaha juga diharapkan meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan bisnis menghadapi fluktuasi global yang masih sulit diprediksi.
Sementara itu, stabilitas nilai tukar Rupiah diperkirakan masih menjadi perhatian utama pasar dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah dan otoritas moneter dinilai perlu menjaga keseimbangan pasar keuangan domestik agar tekanan terhadap Rupiah tidak semakin dalam dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.