Australia Gugat 3M Rp24,9 Triliun atas Dugaan Pencemaran Bahan Kimia Beracun di Pangkalan Militer

CANBERRA — Pemerintah Australia menggugat perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat, 3M, senilai USD 1,4 miliar atau sekitar Rp24,99 triliun terkait dugaan pencemaran bahan kimia berbahaya PFAS di puluhan lokasi pertahanan militer di negara tersebut.

Gugatan tersebut disebut sebagai salah satu langkah hukum terbesar yang pernah dilakukan pemerintah Australia terhadap perusahaan asing terkait pencemaran lingkungan dan kesehatan publik.

Jaksa Agung Australia Michelle Rowland mengatakan tuntutan hukum itu diajukan untuk menutup biaya besar yang telah dikeluarkan pemerintah dalam menangani kontaminasi PFAS di sedikitnya 28 lokasi aset pertahanan nasional.

Menurut pemerintah Australia, bahan kimia yang terkandung dalam busa pemadam kebakaran produksi 3M diduga mencemari tanah, air, dan lingkungan sekitar pangkalan militer selama bertahun-tahun.

“Perilaku tidak pantas ini telah menyebabkan biaya yang sangat besar bagi pertahanan dan pembayar pajak Australia, termasuk lebih dari USD 1 miliar yang telah digunakan untuk menyelidiki, memperbaiki, dan mengurangi kontaminasi PFAS,” ujar Michelle Rowland seperti dikutip dari BBC, Kamis, (28/05/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah menilai kasus tersebut sangat serius karena menyangkut dampak lingkungan jangka panjang serta potensi risiko kesehatan masyarakat.

Dalam dokumen gugatan, pemerintah Australia menuduh 3M menyembunyikan informasi terkait dampak lingkungan dari bahan kimia PFAS yang digunakan dalam busa pemadam kebakaran jenis AFFF atau Aqueous Film Forming Foam.

Perusahaan juga dituduh memberikan keterangan yang dinilai menyesatkan dengan menyatakan produk tersebut aman digunakan, meskipun diduga telah mengetahui potensi risiko terhadap lingkungan.

PFAS sendiri merupakan kelompok bahan kimia sintetis yang dikenal tahan air, tahan panas, dan memiliki sifat anti lengket. Zat tersebut banyak digunakan dalam berbagai produk industri dan rumah tangga seperti busa pemadam kebakaran, pakaian tahan air, telepon seluler, hingga peralatan masak anti lengket.

Namun, PFAS dikenal sebagai “forever chemicals” atau bahan kimia abadi karena sulit terurai secara alami di lingkungan. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan zat tersebut dapat bertahan lama di tanah, air, serta tubuh manusia dan diduga berkaitan dengan berbagai gangguan kesehatan serius, termasuk kanker.

Pemerintah Australia menilai 3M gagal mengungkapkan secara penuh informasi yang dimiliki perusahaan terkait risiko lingkungan dari penggunaan busa pemadam kebakaran tersebut.

Selain itu, perusahaan disebut tetap memberikan jaminan keamanan terhadap proses pembuangan dan penggunaan produk yang dinilai tidak sesuai dengan informasi internal yang diketahui perusahaan saat itu.

Menanggapi gugatan tersebut, pihak 3M membantah tuduhan yang diarahkan kepada perusahaan. Dalam keterangannya, 3M menyatakan tidak pernah memproduksi PFAS di Australia dan telah menghentikan penjualan busa pemadam kebakaran yang mengandung PFAS sekitar 20 tahun lalu.

Juru bicara perusahaan juga menyebut Departemen Pertahanan Australia masih menggunakan busa pemadam kebakaran berbahan PFAS selama bertahun-tahun setelah produk tersebut tidak lagi dipasarkan oleh 3M di negara itu.

“Kami akan membela diri terhadap klaim ini melalui proses hukum,” ujar perwakilan 3M.

Sebelumnya, pada 2022, 3M telah mengumumkan rencana penghentian produksi dan penggunaan PFAS secara global menyusul meningkatnya kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari bahan kimia tersebut.

Kasus gugatan Australia terhadap 3M diperkirakan akan menjadi perhatian internasional karena dapat membuka jalan bagi tuntutan serupa dari negara lain yang mengalami pencemaran PFAS di wilayah militernya maupun kawasan industri.

China Lontarkan Peringatan Keras Atas Serangan AS ke Iran

BEIJING, CHINA – Pemerintah China melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kembali terjadi serangan militer terhadap Iran di tengah upaya gencatan senjata yang sedang berlangsung. Beijing mendesak kedua pihak untuk mematuhi komitmen perdamaian dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (26/5/2026), menegaskan bahwa China berharap Amerika Serikat dan Iran dapat menyelesaikan persoalan melalui jalur damai.

Menurut Mao Ning, peluang perdamaian disebut tinggal selangkah lagi sehingga seluruh pihak diminta menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

Pernyataan itu muncul setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke wilayah Iran selatan pada Senin (25/5/2026). United States Central Command atau CENTCOM mengonfirmasi operasi tersebut menyasar lokasi peluncuran rudal serta kapal-kapal yang diduga tengah mencoba memasang ranjau di perairan strategis.

Pihak AS menyebut operasi itu sebagai langkah pembelaan diri untuk melindungi personel dan aset militernya dari ancaman serangan musuh. Hingga kini, Pentagon belum merilis dokumentasi visual resmi terkait operasi tersebut.

Sementara itu, media Timur Tengah seperti Al Jazeera melaporkan adanya ledakan keras di sekitar Pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan. Sejumlah laporan menyebut empat pelaut Iran tewas dalam insiden tersebut, meski belum ada konfirmasi resmi dari militer Iran.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa peluang tercapainya kesepakatan damai dengan Iran masih terbuka. Ia menilai jalur diplomasi tetap menjadi opsi utama untuk meredakan konflik yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Mojtaba Khamenei Sebut Israel Sebagai Tumor Berbahaya

TEHERAN, IRAN – Pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, melontarkan pernyataan keras terhadap Israel dengan menyebut rezim tersebut tengah berada di ambang kehancuran. Pernyataan itu disampaikan melalui pesan tertulis yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Selasa, 26 Mei 2026.

Dalam pesannya, Mojtaba Khamenei menggambarkan Israel sebagai “tumor kanker berbahaya” yang menurutnya tidak akan bertahan lama di kawasan Timur Tengah. Ia juga menegaskan bahwa Israel beserta sekutunya saat ini sedang mengalami kemunduran dari sisi moral, ekonomi, politik, hingga militer.

Pernyataan tersebut muncul hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan agar Iran dan negara-negara Muslim lainnya bergabung dalam Perjanjian Abraham atau Abraham Accords untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Mojtaba Khamenei. Ia menilai normalisasi hubungan dengan Israel bukan solusi bagi kawasan, melainkan bentuk dukungan terhadap rezim yang menurut Iran terus melakukan agresi terhadap rakyat Palestina.

Ketegangan antara Iran dan Israel belakangan kembali meningkat di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah, termasuk konflik berkepanjangan di Gaza serta meningkatnya tekanan diplomatik dari negara-negara Barat terhadap Teheran.